Selamat Datang di Situs Resmi Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta                    Komitmen untuk Mewujudkan Jakarta Bebas Macet adalah Mengurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi Dengan Beralih Ke Angkutan Umum                    Sistem Jalan Berbayar Elektronik Untuk Menuju DKI Jakarta Bebas Macet                 

Selamat Datang


Info Pengadaan

Catatan: Klik judul untuk menuju halaman pengadaan

Info Karir

Tentang Electronic Road Pricing (ERP) Jakarta

Berdasarkan data statistik dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, persentasi pengguna kendaraan pribadi sekitar 74,7 % hampir 3 kali lipat lebih besar dari angkutan umum. Total talan di provinsi DKI Jakarta adalah 6.954 km dengan rasio jalan dari luas Provinsi DKI Jakarta adalah 6,3 % dan pertumbuhan jalan per tahun adalah 0,01 %. Hal ini tidak sebanding dengan tingginya kebutuhan perjalanan (travel demand) dan volume kendaraan di Jakarta saat ini.Pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat menyebabkan kapasitas jalan yang ada di Jakarta sudah mulai tidak mampu untuk menampung jumlah kendaraan yang sebagian besar di dominasi oleh kendaraan pribadi. 

Belum optimalnya penanganan kemacetan dengan strategi yang telah dilakukan pada periode-periode sebelumnya membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan Transportasi untuk menerapkan konsep manajemen kebutuhan lalu lintas melalui pengendalian lalu lintas atau yang lebih dikenal dengan sistem Jalan Berbayar Elektronik (Elektronic Road Pricing) pada ruas jalan di pusat-pusat kegiatan yang memiliki kinerja yang buruk.

Untuk melaksanakan kebijakan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (Elektronic Road Pricing) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan Transportasi membentuk Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 309 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang mempunyai mempunyai tugas mengelola sistem pengendalian lalu Iintas jalan berbayar secara elektronik.

Manfaat Penerapan Electronic Road Pricing (ERP)

Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP)merupakan suatu cara untuk mengendalikan kemacetan dimana kendaraan yang masuk pada ruas jalan/lokasi tertentu akan dikenakan tarif. Pungutan tarif dalam penggunaan fasilitas/infrastruktur bukanlah hal yang baru, sebagaimana kita dikenakan  jika menggunakan jalan tol. Idenya pungutan dari masyarakat akan didedikasikan kepada masyarakat kembali untuk membiayai proyek infrastruktur lainnya, misalnya peningkatan sarana dan prasarana jalan dan transportasi umum. Selain itu manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) adalah :

1.   Terurainya kemacetan di sepanjang Koridor ERP.

2.   Mendorong penggunaan angkutan umum.

3.   Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan sepanjang koridor ERP.

4.   Memperbaiki kualitas lingkungan.

5.   Dengan menerapkan mekanisme earmarking, ERP dapat meningkatkan pembangunan

      sarana dan prasarana transportasi.

6.   Bentuk keadilan antara pengguna kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum.

7.  Meningkatkan daya tarik kota dan pertumbuhan ekonomi kota, khususnya disepanjang

     koridor ERP.

 
 

Aturan Electronic Road Pricing (ERP) Jakarta

Penerapan system Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta merupakan salah satu kebijakan dalam penataan transportasi di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang pada Pola Transportasi Makro (PTM) yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga merupakan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

*Klik jenis peraturan untuk menampilkan daftar per jenis nya

 
1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara
4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7) Undang-Udang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
 
1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, Badan Layanan Umum
2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen, Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah
7) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 
1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Iingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
 
1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Daerah
2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030
3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transpotasi
4) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 
1) Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2) Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
3) Peraturan Gubernur Nomor 309 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik
4) Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik
 
1) Keputusan Gubernur Nomor 1664 Tahun 2015 Tentang Penetapan Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh

Tarif Electronic Road Pricing (ERP)

Tanggal :

Jam       :

No. Gate Jenis Kendaraan Tanggal
Jam Update
Kecil Sedang Besar
1 Koridor 1 Arah Blok M - Kota, Bank Panin Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
2 Koridor 1 Arah Blok M - Kota, Gajah Mada 1 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
3 Koridor 1 Arah Blok M - Kota, Gajah Mada 2 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
4 Koridor 1 Arah Blok M - Kota, Gajah Mada 3 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
5 Koridor 1 Arah Blok M – Kota, Gedung Artha Graha Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
6 Koridor 1 Arah Blok M – Kota, Gedung Bank BRI 2 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
7 Koridor 1 Arah Blok M – Kota, Gedung Bank Muamalat Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
8 Koridor 1 Arah Blok M – Kota, Gedung Jaya Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
9 Koridor 1 Arah Blok M – Kota, Gedung Wisma Nusa Sentana Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
10 Koridor 1 Arah Blok M – Kota, Harmoni Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
11 Koridor 1 Arah Blok M – Kota, Hotel Grand Hyatt Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
12 Koridor 1 Arah Blok M – Kota, Kementrian Budaya dan pariwisata Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
13 Koridor 1 Arah Blok M – Kota,The Sultan Hotel Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
14 Koridor 1 Arah Kota – Blok M, Halte harmoni Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
15 Koridor 1 Arah Kota – Blok M, Hayam Wuruk 1 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
16 Koridor 1 Arah Kota – Blok M, Hotel Nikko Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
17 Koridor 1 Arah Kota – Blok M, HSBC Wisma Metropolitan 2 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
18 Koridor 1 Arah Kota – Blok M, Majapahit Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
19 Koridor 1 Arah Kota – Blok M, Medan Merdeka Barat Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
20 Koridor 1 Arah Kota – Blok M, Menara Cakrawala Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
21 Koridor 1 Arah Kota – Blok M, Pintu Besar Selatan Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
22 Koridor 1 Arah Kota – Blok M, Plaza Abda Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
23 Koridor 1 Arah Kota – Blok M, Polda Metrojaya Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
24 Koridor 1 Arah Kota – Blok M, Sisingamangaraja Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
25 Koridor 1 Arah Kota – Blok M, Universitas Atmajaya Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
26 Koridor 1 Arah Kota – Blok M, Universitas Indo Musa Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
27 Koridor 1 Arah Kota – Blok M, Wisma Hayam Wuruk Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
28 Koridor 1 Arah Kota – Blok M, Wisma Indocement Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
29 Koridor 2 Arah Cokroaminoto – Ragunan, Menteng Atas Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
30 Koridor 2 Arah Cokroaminoto – Ragunan, Patra Kuningan Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
31 Koridor 2 Arah Cokroaminoto – Ragunan, Sp. Cicurug Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
32 Koridor 2 Arah Cokroaminoto – Ragunan, Sp. Jembatan Merah Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
33 Koridor 2 Arah Cokroaminoto – Ragunan, Sp. Kuningan Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
34 Koridor 2 Arah Cokroaminoto – Ragunan, Sp. Zeni Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
35 Koridor 2 Arah Ragunan – Cokroaminoto, Cyber 2 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
36 Koridor 2 Arah Ragunan – Cokroaminoto, Meneg Ur. Kop dan UKM Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
37 Koridor 2 Arah Ragunan – Cokroaminoto, Sp. kuningan Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
38 Koridor 2 Arah Ragunan – Cokroaminoto, Sp. Panarukan Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
39 Koridor 2 Arah Ragunan – Cokroaminoto, Sp. Setia Budi Utara Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 -
-
 
 

Profil Unit Pengelola


Tupoksi Unit Pengelola

Mengelola sistem pengendalian lalu Iintas jalan berbayar secara elektronik

 

VISI :

a. Menjadi bagian dari kebijakan sistem transportasi untuk mengatasi kemacetan Jakarta;

b. Jalan Berbayar Elektronik sebagai sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi, modern, efektif, efisien.


MISI :

a. Jalan Berbayar Elektronik sebagai sistem pengendalian lalu lintas  berbasis  teknologi tinggi yang dapat diandalkan dan terpercaya;

b. Mengembangkan sistem pengendalian lalu lintas yang berkesinambungan dan terintegrasi;

c. Menjadi  organisasi yang dikelola dengan tata kelola  yang baik (good governance) dan profesional;

d. Menjadi organisasi yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik di bidang transportasi.

 

 

Struktur Organisasi Unit Pengelola

Lokasi Gate ERP & CCTV


 
 

Galeri


Media Sosial


Kontak Kami


Terimakasih atas minat dan kunjungan anda pada situs ERP Jakarta. Silakan sampaikan pertanyaan, keluhan atau saran Anda mengenai ERP Jakarta melalui form dibawah ini dengan mengisi semua data yang diperlukan secara lengkap. Petugas kami akan memberikan jawaban melalui alamat Email yang anda masukkan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB

Hubungi

Gd. Dinas Teknis Jatibaru Lt. 16, Jl. Taman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10150

(021) – 3510262

(021) – 3510262

erp@jakarta.go.id

upjbe@jakarta.go.id

Form Pengaduan

Polling

Apa pendapat anda mengenai penerapan sistem ERP (Electronic Road Pricing) di beberapa ruas jalan Jakarta ?