Kadishub Soal ERP: Kita Sudah Dalam Posisi Sangat Lambat

05-Apr-2017 ...

Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan Jakarta adalah ibukota negara yang tertinggal dari negara lain dalam hal penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP). Apalagi adanya wacana revisi Pergub ERP.
 
 
Dengan adanya revisi Pergub Pasal 8 Nomor 149/2016, dipastikan pengadaan ERP akan semakin terlambat. Padahal Pemprov DKI berencana sudah dapat mengoperasikan ERP 2018 mendatang.
 
"Kalau tidak revisi, 2018 target. Tapi ada revisi saya nggak tahu (kapan terealisasinya). Kita sudah dalam posisi sangat-sangat terlambat," ujar Andri di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2017).
 
Andri mengungkapkan sebenarnya ia merasa keberatan dengan adanya revisi ini, tetapi ia harus menghormati saran dari pihak-pihak yang menilai Pasal 8 sarat akan monopoli.
 
"Tapi ada yang menganggap, 'Oh itu hal yang biasa kalau pengguna yang menentukan teknologi', dari kejaksaan LKPP," ujar dia.
 
Kejaksaan dan LKPP menganggap Pasal 8 tidak masalah sejauh teknologi sudah teruji di negara-negara lain. Hal yang membuat Andri berat merevisi, selain penerapan ERP semakin terlambat, adalah dibutuhkan lagi proses pengkajian teknologi dengan memanggil konsultan dari luar negeri.
 
"Saya sedikit agak berat walaupun saya akhirnya menerima revisi, saya tuh nggak punya kemampuan analisa teknologi itu bagus apa nggak, harus ada yang namanya konsultan internasional," jelas Andri. 
 
Sumber : detik.com

 
 

Daftar Berita Seputar Electronic Road Pricing (ERP) Jakarta