Plt Gubernur DKI Akan Tinjau Ulang Rekomendasi KPPU Soal ERP

05-Apr-2017 ...

Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap melakukan revisi Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik ihwal rekomendasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang mengindikasi terdapat monopoli dalam penerapan teknologi sistem jalan berbayar elektronik.


"Kalau implikasinya harus dilakukan revisi peraturan gubernur, akan direvisi. Kalau tidak perlu, ya tidak usah," kata Sumarsono di Balai Kota pada Rabu, 28 Desember 2016. "Saya kira belum terima ini, yang jelas Pak Kadis (Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi) akan melaporkan kepada saya surat dari KPPU."

Sumarsono menjelaskan, Pergub Nomor 149 Tahun 2016 yang mengatur Electronic Road Pricing (ERP) telah menggunakan kombinasi teknologi dan sudah sukses diterapkan di berbagai negara. "Kita sudah kombinasi antara teknologi DSRC dan kamera. Teknologi DSRC sudah terbukti dan dapat digunakan," ujar Sumarsono.

KPPU telah melakukan focus group discussion (FGD) tentang ERP kemarin. Sumarsono berharap, dari diskusi tersebut, terdapat titik temu antara Pemprov DKI dan KPPU. "Solusi tengahnya, kami menghargai pendapat lembaga. Pemprov menilai bukan monopoli, dan di sisi lain ada wewenang KPPU yang menilai ini monopoli atau bukan. Hasil FGD itulah yang saya harapkan yang terbaik dapat dilakukan."

Dalam Pergub Nomor 149/2016 dijelaskan pada Bab IV tentang teknologi, dalam sistem jalan berbayar, teknologi yang digunakan adalah mengkombinasikan multi-lane free flow, kamera, dedicated short range communication (DSRC) frekuensi 5,8 Ghz, serta on board unit (OBU) jenis sistem tunggal, dan menggunakan teknologi pemungutan tarif layanan berdasarkan waktu di kawasan ERP.

Multi-lane free flow adalah teknologi yang dapat mendeteksi kendaraan multi-lajur tanpa perlu berhenti saat proses pemungutan tarif layanan yang dipantau langsung oleh kamera. Teknologi ini dapat mendeteksi pelat nomor kendaraan dan mengklasifikasi jenis kendaraan secara otomatis menggunakan sistem komunikasi jarak pendek atau DSCR.

Selanjutnya, sistem tersebut akan diidentifikasi oleh OBU—alat identitas elektronik untuk media pembayaran—yang terkoneksi pada akun sistem pusat dengan frekuensi tertentu yang disematkan pada setiap kendaraan. Kendaraan tersebut nantinya terdeteksi langsung dengan pungutan tarif layanan secara elektronik di kawasan ERP.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Andri Yansyah mengatakan ERP masih dalam proses pelelangan hingga 15 Januari 2017. Andri berharap ERP dapat diterapkan pada 2018 karena banyak pihak yang merekomendasikan ERP agar segera diterapkan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Kami mendorong ERP tetap dilakukan. Namanya saja kemacetan tidak bisa nunggu, entar lima tahun lagi pertanyaan sama," kata Andri saat ditemui Tempo beberapa waktu lalu.

 

Sumber : https://metro.tempo.co/read/news/2016/12/28/083830930/plt-gubernur-dki-akan-tinjau-ulang-rekomendasi-kppu-soal-erp

 
 

Daftar Berita Seputar Electronic Road Pricing (ERP) Jakarta